Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Lembaga Pendidikan Desa

Bagikan Keteman :

Belajar Kritis

I. Yayasan Pendidikan Desa: Milik Umat, Bukan Milik Pribadi

Lembaga pendidikan yang berdiri atas nama yayasan di wilayah desa pada dasarnya adalah milik bersama masyarakat. Yayasan ini didirikan dengan semangat gotong royong, untuk memberi akses pendidikan yang layak bagi anak-anak desa. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan pengelolaan yang tertutup dan tidak mencerminkan semangat kolektif tersebut.

Permasalahan yang Muncul

  • Pengangkatan pengurus dan guru dilakukan tanpa keterlibatan masyarakat
  • Tidak ada transparansi atau pengumuman terbuka saat perekrutan
  • Sarjana-sarjana lokal yang kompeten tidak diberi kesempatan berkontribusi
  • Masyarakat merasa tersisih dari lembaga yang seharusnya menjadi milik bersama

Dampak Sosial

  • Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap yayasan
  • Munculnya kecemburuan sosial dan ketegangan antarwarga
  • Berkurangnya dukungan terhadap kegiatan yayasan
  • Citra lembaga menjadi kurang baik di mata publik

Langkah Solutif

Pemerintah desa mendorong agar pengurus yayasan:

  • Membuka dialog bersama tokoh masyarakat
  • Melakukan perekrutan guru secara terbuka dan profesional
  • Melibatkan unsur masyarakat dalam penentuan kebijakan
  • Melakukan revisi AD/ART agar lebih partisipatif
  • Menjadikan pemerintah desa sebagai mitra pengawas dan fasilitator

II. Menyikapi Fenomena Pondok Pesantren Boarding School Bertarif Tinggi

Beberapa tahun terakhir, desa-desa mengalami pertumbuhan jumlah pondok pesantren baru, terutama yang mengusung sistem boarding school atau asrama penuh. Secara umum ini merupakan perkembangan positif. Namun, masyarakat juga mulai menyoroti tingginya biaya masuk dan iuran bulanan yang tidak terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah.

Fakta di Lapangan

  • Banyak pondok baru yang menampilkan fasilitas mewah dan modern
  • Biaya masuk bisa mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah
  • Branding sekolah dibuat eksklusif, bahkan bergaya internasional

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

  1. Meningkatnya permintaan pendidikan agama terpadu (akademik + agama + karakter)
  2. Komersialisasi pendidikan, di mana lembaga berlomba-lomba membangun “citra elite” untuk menarik segmen pasar tertentu

Dampaknya bagi Masyarakat Desa

  • Akses pendidikan menjadi tidak merata
  • Anak-anak dari keluarga biasa sulit bersaing karena faktor ekonomi
  • Pendidikan menjadi simbol status sosial, bukan lagi hak dasar
  • Nilai-nilai pesantren klasik seperti kesederhanaan mulai tergerus

Harapan dan Imbauan

  • Pemerintah desa berharap pondok pesantren tetap berpihak pada masyarakat kecil
  • Biaya pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal
  • Lembaga pendidikan perlu menjaga ruh dakwah dan keikhlasan
  • Masyarakat diimbau untuk memilih lembaga pendidikan tidak semata karena gengsi, tetapi berdasarkan kualitas dan nilai-nilai yang ditanamkan

Kesimpulan Umum

Lembaga pendidikan di desa, baik yayasan maupun pondok pesantren, adalah penopang masa depan generasi kita. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan transparansi, keterbukaan, dan keadilan. Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi wadah pembinaan umat berubah menjadi alat kekuasaan atau ajang komersialisasi.

Mari bersama-sama menjaga agar pendidikan di desa kita tetap berpihak pada rakyat, membangun karakter, dan mencerdaskan generasi mendatang.


By: Andik Irawan

Related posts

Leave a Comment