Wakaf adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir. Namun dalam praktiknya, sering kali ditemukan kekeliruan dalam pencatatan data wakaf, khususnya terkait nama pewakif. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh ketidaktelitian masa lalu atau alasan administratif yang dianggap praktis pada zamannya.

Jika kekeliruan ini tidak segera diluruskan, dapat menimbulkan sengketa, merusak amanah pewakif, bahkan mengurangi keberkahan wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak untuk memahami langkah-langkah praktis dalam meluruskan kesalahan data wakaf.

Berikut adalah tahapan yang dapat dilakukan:

1. Inventarisasi Data dan Bukti Awal

Langkah pertama adalah mengumpulkan seluruh dokumen terkait:

• Surat wakaf, sertifikat tanah, buku tanah desa, atau arsip lainnya,
• Catatan siapa pewakif asli berdasarkan ingatan masyarakat,
• Identifikasi nadzir lama dan nadzir aktif saat ini.

Inventarisasi ini penting sebagai dasar untuk melangkah ke tahap klarifikasi lebih lanjut.

2. Musyawarah Warga dan Pihak Terkait

Selanjutnya, adakan musyawarah resmi yang melibatkan:

• Keluarga pewakif,
• Nadzir,
• Tokoh agama dan masyarakat,
• Pemerintah desa,
• Perwakilan dari KUA jika memungkinkan.

Dalam musyawarah ini, semua pihak membahas sejarah tanah wakaf dan kesalahan yang terjadi. Keputusan bersama diambil berdasarkan kesaksian dan bukti yang ada.

3. Pembuatan Berita Acara Musyawarah

Hasil musyawarah harus dituangkan dalam sebuah berita acara yang memuat:

• Kronologi asal-usul tanah wakaf,
• Penjelasan tentang kesalahan pencatatan nama pewakif,
• Keputusan bersama untuk memperbaiki data,
• Tanda tangan seluruh peserta musyawarah.

Berita acara ini akan menjadi dokumen resmi yang sangat penting untuk proses perubahan data.

4. Penyusunan Surat Pernyataan Saksi

Mintalah beberapa orang saksi (minimal 2–3 orang) yang mengetahui langsung sejarah wakaf untuk membuat surat pernyataan.
Surat ini berisi:

• Identitas saksi,
• Kesaksian tentang pewakif asli dan proses wakaf,
• Pernyataan bahwa mereka bersaksi dengan sebenar-benarnya.

Surat ini akan memperkuat klaim kebenaran dalam perbaikan data.

5. Pengajuan Permohonan Perubahan Data ke KUA

Setelah dokumen-dokumen siap, nadzir atau pemerintah desa mengajukan permohonan perubahan data ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melampirkan:

• Berita acara musyawarah,
• Surat pernyataan saksi,
• Bukti pendukung lainnya.

KUA akan menelaah permohonan tersebut sesuai prosedur hukum wakaf.

6. Koordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Jika tanah wakaf tersebut sudah tercatat di BWI, maka setelah mendapat rekomendasi dari KUA, proses dilanjutkan ke BWI untuk:

• Koreksi data pewakif,
• Penerbitan akta atau dokumen baru yang sah.

7. Pencatatan Ulang atau Revisi Akta Ikrar Wakaf (AIW)

Setelah melalui verifikasi, KUA akan:

• Membuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) baru,
• Atau membuat adendum atas AIW lama untuk mencantumkan nama pewakif yang sebenarnya.

Dengan ini, data wakaf menjadi sah sesuai dengan kebenaran sejarahnya.

8. Sosialisasi Kepada Masyarakat

Setelah semua proses administrasi selesai, sangat penting untuk menginformasikan kepada masyarakat melalui:

• Pengumuman di masjid/langgar,
• Pemasangan papan informasi wakaf,
• Pengarahan di forum-forum desa.

Sosialisasi ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat serta mempertegas komitmen menjaga amanah wakaf.

9. Pengarsipan dan Pengawasan

Semua dokumen perubahan harus diarsipkan dengan baik oleh:

• Nadzir aktif,
• Pemerintah desa,
• Kantor KUA.

Selain itu, bentuklah tim pengawas kecil untuk memastikan tanah wakaf tetap digunakan sesuai peruntukannya.

Kesimpulan

Meluruskan kesalahan data wakaf bukan sekadar memperbaiki administrasi, tetapi adalah upaya menjaga amanah pewakif dan memperjuangkan keberkahan umat.
Tanggung jawab ini tidak bisa diabaikan, dan membutuhkan kerjasama semua pihak — nadzir, pemerintah desa, KUA, hingga masyarakat sekitar.

Dengan langkah yang tepat, insya Allah, keberkahan wakaf akan tetap mengalir dan amal jariyah pewakif tetap lestari hingga akhir zaman.

By: Andik Irawan