Dalam setiap tanah yang disengketakan, tersimpan lebih dari sekadar batas-batas administratif. Ada air mata, jerih payah, sejarah keluarga, bahkan harapan yang diwariskan lintas generasi. Namun, tak jarang, ketika sengketa tanah muncul antara warga dan pemerintah, seorang pemimpin terjebak dalam kerangka berpikir sempit: bahwa kebenaran hanya ada di atas kertas, bahwa keadilan hanya ditentukan oleh dokumen dan cap resmi.
Benarkah demikian?
Pemimpin Bukan Sekadar Penjaga Undang-undang
Undang-undang memang penting. Administrasi adalah fondasi. Tapi pemimpin sejati bukan hanya penghafal pasal dan aturan. Ia adalah penjaga keadilan sosial. Ia hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum itu tidak melukai rasa keadilan rakyat.
Ketika seorang pemimpin hanya berpijak pada hukum formal dalam menyelesaikan sengketa tanah, lalu menutup mata terhadap sejarah panjang pengelolaan lahan oleh warga, maka keputusannya mungkin sah—tetapi terasa dingin. Tanpa empati, keadilan berubah menjadi instrumen kekuasaan. Dan di saat itulah, rakyat kehilangan kepercayaan.
Tanah Tidak Selalu Soal Milik—Tapi Juga Soal Harga Diri
Bagi warga kecil, tanah bukan sekadar aset. Tanah adalah sumber kehidupan. Ia menjadi saksi bisu dari perjalanan keluarga, dari musim ke musim, dari ayah ke anak, dari keringat ke hasil panen. Ketika tanah yang telah dikelola selama puluhan tahun dinyatakan “bukan milik sah” hanya karena dokumennya kurang lengkap, di situlah rasa keadilan tercabik.
Pemimpin harus mampu melihat bahwa di balik sengketa tanah, ada pergulatan batin rakyatnya. Jangan sampai keputusan yang legal, justru melukai moral.
Jadilah Pemimpin yang Mampu Mendengar Jeritan yang Tak Terdengar
Seorang pemimpin besar bukan hanya ia yang berani bertindak, tapi juga yang berani mendengarkan. Dengarkan suara warga, bukan hanya lewat rapat resmi atau surat aduan, tetapi juga lewat getar emosi mereka. Tanyakan:
- Bagaimana riwayat tanah ini dahulu?
- Siapa yang pertama kali menggarapnya?
- Apa makna tanah ini bagi mereka?
Itulah cara seorang pemimpin membumikan keadilan. Menggabungkan dokumen dengan nurani, legalitas dengan logika sosial, aturan dengan empati.
Gunakan Hukum Sebagai Sarana, Bukan Tujuan
Hukum hanyalah alat, bukan akhir dari segalanya. Pemimpin bijak tahu bahwa tujuan utama hukum adalah menghadirkan ketertiban yang adil, bukan hanya ketaatan yang kaku. Maka ketika hukum dirasa menjauhkan rakyat dari hak yang seharusnya mereka rasakan, di situlah ruang bagi pemimpin untuk berkreasi mencari solusi: mediasi, pendekatan kekeluargaan, legalisasi ulang berbasis partisipasi warga, atau bahkan revisi kebijakan lokal.
Warisan Seorang Pemimpin: Rasa Keadilan, Bukan Sekadar Tanda Tangan
Akan tiba saatnya seorang pemimpin meninggalkan jabatannya. Tapi rakyat tidak akan mengingat berapa banyak peraturan yang ia buat. Yang mereka kenang adalah: apakah ia adil? apakah ia berpihak? apakah ia hadir sebagai pelindung atau sebagai tembok dingin bernama birokrasi?
Maka, jika engkau pemimpin hari ini, tulislah sejarahmu di hati rakyat, bukan hanya di lembar dokumen. Lihatlah setiap sengketa sebagai peluang untuk menunjukkan kebesaran jiwamu. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk menata masa depan dengan lebih adil dan manusiawi.
Akhir kata, keadilan sejati tidak hanya diukur dari lembar-lembar sertifikat, tetapi dari rasa tenteram yang tumbuh di hati masyarakat. Maka, jadilah pemimpin yang tidak hanya mampu memutuskan perkara, tapi juga mampu menyembuhkan luka.
By: Andik Irawan
